Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah dalam memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Pengawasan Ketat di Lapangan: Komitmen Menkeu Purbaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dalam mengawasi program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap sorotan publik, termasuk isu dugaan adanya dapur fiktif dalam laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, Menkeu Purbaya akan mengerahkan aparat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah untuk turun langsung ke lapangan.
Setelah bertemu dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Jakarta pada Jumat, 26 September 2025, Menkeu Purbaya menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan dari kantor pusat. “Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ujar Purbaya. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memiliki akuntabilitas yang terjaga.
Anggaran MBG: Proyeksi dan Realisasi
Penurunan Anggaran yang Signifikan
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi perubahan proyeksi anggaran untuk program MBG tahun ini. Pemerintah memperkirakan akan menghabiskan Rp99 triliun untuk program makanan gratis, angka yang lebih rendah dari alokasi awal yang diperkirakan mencapai Rp171 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pembatalan rencana tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun karena pertimbangan kapasitas serapan.
Rincian Anggaran dan Target Serapan
Anggaran yang diproyeksikan terserap tahun ini terdiri dari pagu awal BGN sebesar Rp71 triliun ditambah potensi tambahan (top-up) sebesar Rp28 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp99 triliun. Meskipun terjadi pemangkasan proyeksi, Dadan Hindayana tetap optimistis dengan kinerja serapan anggaran MBG. Hingga September 2025, serapan dana telah mencapai Rp19,3 triliun, melampaui target bulanan yang ditetapkan.
Evaluasi Menyeluruh dan Kebijakan Anggaran ke Depan
Menkeu Purbaya telah menjadwalkan evaluasi menyeluruh program MBG pada akhir Oktober 2025. Hasil dari pemantauan ketat di lapangan akan menjadi dasar penentuan kebijakan anggaran ke depan. Pemerintah akan mempertimbangkan untuk menambah, mempertahankan, atau bahkan memangkas alokasi dana MBG berdasarkan tingkat serapan anggaran yang teruji. “Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.
Dampak Ekonomi dan Disiplin Fiskal
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan bahwa dana besar yang digelontorkan untuk MBG benar-benar memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dengan pengawasan ketat dari Menteri Keuangan dan evaluasi yang cermat, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
Posting Komentar untuk "Menteri Keuangan Pantau Ketat MBG: Anggaran Rp 99 Triliun dan Evaluasi Akhir Oktober"