DJP Dukung Kejagung Usut Kasus Pajak: Integritas Jadi Prioritas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memperluas penyidikan dugaan korupsi perpajakan. Dukungan ini ditegaskan sebagai wujud komitmen DJP dalam menjaga integritas institusi.

Kejaksaan Agung dalam dua bulan terakhir gencar melakukan "bersih-bersih" di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan integritas fiskal yang lebih luas.

Penggeledahan Kasus Pajak Periode 2016-2020

Menurut informasi yang dihimpun dari Kompas, Kejagung memperluas operasinya di lingkungan Kementerian Keuangan. Perluasan ini dilakukan melalui penggeledahan di beberapa lokasi terkait dugaan korupsi pengurangan kewajiban perpajakan perusahaan pada periode 2016-2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa lembaganya menghormati dan mendukung proses hukum yang berjalan secara independen. Penggeledahan yang dilakukan Kejagung dinilai penting dan krusial untuk memperkuat bukti dugaan korupsi di sektor perpajakan.

"Saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari instansi terkait," ujar Rosmauli dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan, perkembangan lebih lanjut akan disampaikan apabila sudah tersedia informasi resmi yang dapat dipublikasikan.

Penggeledahan ini melibatkan pegawai DJP Kementerian Keuangan. Penggeledahan ini dilakukan setelah kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurangan kewajiban perpajakan pada wajib pajak perusahaan memasuki tahap penyidikan.

Komitmen DJP dalam Menjaga Integritas

DJP menegaskan kesediaannya untuk bekerja sama penuh dengan Kejagung dalam proses penyidikan. Selain itu, DJP memastikan akan memberikan bantuan hukum yang adil kepada para pegawai pajak yang masih aktif dan dijadikan saksi dalam kasus ini.

Bantuan hukum ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Arahan ini menegaskan komitmen DJP untuk mendukung proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga: BEI Buka Perdagangan Saham: MEJA, MLPT, dan Lebih Banyak Lagi - Analisis & Dampak

Sebelumnya, pada Rabu, 22 Oktober 2025, Kejagung juga menggeledah kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. Penggeledahan tersebut terkait penyidikan ekspor limbah cair dari pengolahan kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa penyidikan tersebut masih berlangsung. Menurutnya, penggeledahan merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti yang lebih komprehensif.

"Memang benar ada tindakan-tindakan hukum, langkah-langkah hukum, yang dilakukan tim penyidik dalam rangka mencari informasi dan data," ucap Anang Supriatna kepada Kompas.

Tindakan Tegas Internal DJP

Secara internal, DJP Kemenkeu juga berupaya menjaga integritas melalui pemecatan pegawai yang terbukti melakukan fraud. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto.

"Dengan sangat menyesal, baru empat bulan menjabat saya (sudah) harus memecat 39 orang (pegawai DJP)," ujar Bimo Wijayanto di kantor wilayah Jakarta Barat, Jumat (17/10/2025). Ia menegaskan, bahkan seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota DJP, akan dipecat.

Bimo Wijayanto juga menyatakan bahwa nomor handphone-nya terbuka untuk *whistleblower*. Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaporan dugaan pelanggaran di internal DJP.

Menurut Bimo, tindakan tegas ini adalah bagian dari prioritas menjaga kepercayaan wajib pajak. Kepercayaan, menurutnya, adalah modal sosial paling berharga dalam sistem perpajakan modern, dan tanpa kepercayaan, kepatuhan sukarela akan sulit terbentuk.

"Tanpa kepatuhan sukarela, negara akan mengalami penurunan efektivitas dalam pengumpulan penerimaan negara. Oleh karena itu, upaya kami membangun dan terus menjaga kepercayaan wajib pajak merupakan prioritas utama," pungkas Bimo Wijayanto.

---

Pertanyaan Umum (FAQ)

Mengapa DJP mendukung penuh penyidikan Kejagung terkait kasus pajak?

Dukungan ini merupakan wujud komitmen DJP dalam menjaga integritas institusi dan memberantas korupsi di sektor perpajakan.

Kasus korupsi apa yang sedang diselidiki Kejagung di lingkungan Kementerian Keuangan?

Kejagung sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait pengurangan kewajiban perpajakan perusahaan pada periode 2016-2020.

Apa langkah internal yang dilakukan DJP untuk menjaga integritas?

DJP melakukan pemecatan terhadap pegawai yang terbukti melakukan fraud dan membuka saluran pelaporan (whistleblower) untuk mendorong pengawasan internal.

Mengapa kepercayaan wajib pajak sangat penting bagi DJP?

Kepercayaan wajib pajak merupakan modal sosial berharga dalam sistem perpajakan modern. Tanpa kepercayaan, kepatuhan sukarela akan sulit terbentuk, dan penerimaan negara bisa terganggu.

BRITISH PROPOLIS | Suplemen Terbaik Alami

Nama Produk: BRITISH PROPOLIS REGULER

Rp. 250.000/botol

(Gratis ONGKIR untuk Pulau Jawa)

Manfaat British Propolis:

• Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
• Berperan sebagai antibiotik alami dan detoksifikasi tubuh.
• Membantu mempercepat penyembuhan luka bakar dan luka kulit lainnya.
• Membantu mengatasi gangguan pencernaan ringan seperti sakit maag.
• Sebagai pelengkap terapi untuk kondisi seperti diabetes, kolesterol tinggi, asam urat, dan beberapa jenis kanker (tetap harus dikonsultasikan dengan dokter).
• Pada anak-anak, British Propolis Green dikhususkan untuk membantu meningkatkan nafsu makan dan menjaga imunitas dari flu, batuk, dan radang amandel.

Order Sekarang

Berbagi :