Ekonomi Pancasila: Diskusi Paramadina, Kemendagri, dan KAS Membahas Implementasi

Paramadina–Kemendagri–KAS Gelar Diskusi Strategis tentang Prinsip Ekonomi Pasar Pancasila

FINANSIALFAMILY - - Universitas Paramadina, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), telah menyelenggarakan diskusi panel penting mengenai prinsip ekonomi pasar Pancasila. Acara ini, bertajuk “The Principles of Pancasila Market Economy,” diadakan di JW Marriott Hotel Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.

Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi Indonesia saat ini. Implementasi yang tepat diharapkan selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Urgensi Implementasi Ekonomi Pancasila

Prof. Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, menekankan pentingnya implementasi prinsip ekonomi Pancasila. Menurutnya, implementasi yang tepat adalah kunci untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Keberhasilan ekonomi Pancasila, menurut Prof. Didik, tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Hal ini juga harus dilihat dari sejauh mana ekonomi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memberikan perlindungan sosial yang memadai.

Fokus pada Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Prof. Didik juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial sebagai prioritas utama dalam implementasi ekonomi Pancasila. Ia secara khusus menekankan perlunya implementasi universal health insurance untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya jaminan kesehatan universal, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Kebangkitan Social Market Economy

Haris Munandar, Ph.D., Senior Director dan Head of International Policy Group Bank Indonesia, menyampaikan keynote speech yang menekankan pentingnya membangkitkan kembali social market economy. Beliau melihat ini sebagai fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Menurut Haris, social market economy menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, yang sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kondisi Ekonomi Indonesia dan Reformasi Struktural

Dalam presentasinya, Haris memaparkan kondisi ekonomi Indonesia yang solid, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,6% dan inflasi yang terkendali di 2,8% (yoy). BI Rate yang stabil di 4,75% mencerminkan stabilitas moneter yang terjaga dan kepercayaan pasar yang kuat.

Haris juga menyoroti peran penting reformasi struktural yang muncul dari integrasi Indonesia dalam kerangka ekonomi regional dan global. Integrasi ini mencakup keanggotaan di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan rencana integrasi dengan OECD, yang diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja hingga 97% melalui penurunan tarif.

Visi Indonesia 2045 dan Tantangan Ketimpangan

Visi jangka panjang Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 membutuhkan inklusi, deregulasi, dan pertumbuhan human capital yang kuat. Haris menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan ekonomi, yang menurutnya merupakan konsekuensi alami dari desain hukum dan institusi negara.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus bersifat interdisipliner dan normatif, dengan mempertimbangkan hak atas kekayaan intelektual sebagai penentu perkembangan ekonomi.

Perspektif Ekonomi Pancasila dari Berbagai Ahli

Diskusi panel yang dipandu oleh Dr. Handi Risza Idris, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina, menghadirkan berbagai perspektif tentang ekonomi Pancasila. Umar Juoro, M.A., M.A.P.E., menekankan bahwa ekonomi Pancasila bersifat normatif, berakar pada prinsip-prinsip dasar negara, dan mengutamakan keseimbangan antara peran negara dan swasta.

Umar juga mengulas pemikiran Presiden B.J. Habibie mengenai integrasi ekonomi syariah dan ekonomi pasar, di mana ekonomi syariah dilihat sebagai non-interest dan dapat terintegrasi dengan ekonomi pasar tanpa riba.

Fleksibilitas Konstitusi dan Tanggung Jawab Sosial

Prof. Marcus Marktanner, Ph.D., menyoroti bahwa konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan ideologi ekonomi tertentu, menunjukkan fleksibilitas prinsip Pancasila. Menurutnya, individu harus ditempatkan sebagai aktor ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial.

Prof. Marcus juga menekankan bahwa mandat konstitusi terkait penguasaan sumber daya harus dimaknai sebagai pengelolaan pendapatan secara efektif, bukan kepemilikan langsung oleh negara.

Evaluasi Kebijakan Publik dan Fokus pada Stunting

Prof. Marcus memberikan kritik konstruktif terkait implementasi kebijakan sosial, khususnya program school feeding, dan menekankan pentingnya fokus pada masalah stunting. Ia mendorong lembaga akademik untuk terus mendorong kajian tentang penerapan prinsip Pancasila dalam kebijakan publik.

Dengan evaluasi kebijakan yang tepat dan fokus pada masalah-masalah mendasar seperti stunting, diharapkan implementasi ekonomi Pancasila dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa tujuan utama dari diskusi tentang prinsip ekonomi pasar Pancasila?

Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi Indonesia saat ini, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Mengapa implementasi universal health insurance dianggap penting dalam konteks ekonomi Pancasila?

Implementasi universal health insurance dianggap penting karena memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

Apa yang dimaksud dengan 'social market economy' dan mengapa dianggap relevan?

Social market economy adalah sistem ekonomi yang menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, yang dianggap relevan karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Bagaimana pandangan Prof. Marcus Marktanner tentang interpretasi konstitusi terkait ekonomi?

Prof. Marcus Marktanner menyoroti bahwa konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan ideologi ekonomi tertentu, menunjukkan fleksibilitas prinsip Pancasila dan menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan secara efektif, bukan kepemilikan langsung oleh negara.

Mengapa fokus pada stunting dianggap lebih penting daripada program school feeding?

Fokus pada stunting dianggap lebih penting karena masalah stunting terjadi sejak dalam kandungan, sehingga intervensi yang tepat sejak dini akan lebih efektif daripada program school feeding yang dilakukan setelah anak lahir.

BRITISH PROPOLIS | Suplemen Terbaik Alami

Nama Produk: BRITISH PROPOLIS REGULER

Rp. 250.000/botol

(Gratis ONGKIR untuk Pulau Jawa)

Manfaat British Propolis:

Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Berperan sebagai antibiotik alami dan detoksifikasi tubuh.
Membantu mempercepat penyembuhan luka bakar dan luka kulit lainnya.
Membantu mengatasi gangguan pencernaan ringan seperti sakit maag.
Sebagai pelengkap terapi untuk kondisi seperti diabetes, kolesterol tinggi, asam urat, dan beberapa jenis kanker (tetap harus dikonsultasikan dengan dokter).
Pada anak-anak, British Propolis Green dikhususkan untuk membantu meningkatkan nafsu makan dan menjaga imunitas dari flu, batuk, dan radang amandel.

Order Sekarang

FinansialFamily