‘Merger’ 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisiatif untuk melaksanakan penandatanganan conditional merger agreement untuk menyatukan ketiga bank BUMN syariah nasional, yaitu PT BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah jadi satu entitas.
Anis menilai rancangan merger tiga bank syariah BUMN mampu jadi tidak benar satu cara bagus didalam rangka penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Menurut yang termasuk Doktor Ekonomi Islam ini, Pemerintah sebagai pemegang saham, wajib melaksanakan konsolidasi di semua lini usaha berdasarkan core competence cocok lini dan bidang usahanya, untuk capai kinerja yang bagus dan efisien.
Secara khusus, Anis berpesan kepada Pemerintah, sehingga bank syariah hasil merger ini mempunyai misi utama untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih merata bagi rakyat, bukan hanya mengejar profit. “Dampak merger ketiga bank syariah ini wajib berarti terhadap kelangsungan UMKM yang jumlahnya di Indonesia capai 99,99 persen (64,2 juta unit usaha bersama kuantitas tenaga kerja 117 juta),” kata Anis didalam keterangan tertulis kepada awak media, Kamis (15/10/2020).
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini termasuk tekankan kepada Pemerintah bahwa merger 3 bank syariah BUMN ini, wajib jadi bukti keberpihakan pemerintah yang sadar dan tegas kepada rakyat, bersama menambahkan pertolongan kepada UMKM, yang pas ini jadi tidak benar satu tulang punggung ekonomi Indonesia.
“Pemerintah mampu menugaskan bank syariah hasil merger, untuk perhatikan sektor UMKM dan mengawal UMKM sampai mampu berdaya saing, bersama tingkatkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga mereka mampu naik kelas dari pengusaha mikro ke pengusaha kecil dan dari pengusaha kecil jadi pengusaha kelas menengah,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta I itu. (Sumber : DPR RI)
0 Komentar