JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadive menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi para pelaku usaha yang patuh membayar cukai dan menjaga stabilitas pasar.
Alasan Utama: Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat
Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam konferensi pers pada Kamis, 2 Oktober. Ia menekankan bahwa peredaran rokok ilegal yang tidak membayar cukai menciptakan persaingan yang tidak sehat. Hal ini merugikan produsen dan pedagang yang telah memenuhi kewajiban pajak mereka.
"Ada yang membayar pajak, ada yang tidak. Jika yang membayar pajak bersaing dengan yang tidak membayar cukai, mereka akan kalah," ujar Purbaya. Ketidakseimbangan ini berpotensi merusak iklim usaha dan mengurangi penerimaan negara.
Tujuan Ganda: Mengamankan Pasar dan Meningkatkan Pendapatan Negara
Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengamankan pasar dari peredaran barang selundupan. Selain itu, tindakan ini juga bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan negara.
"Cukai tidak naik. Tapi saya jamin pendapatan pemerintah akan naik. Saya akan menjaga pasar di sini, agar tidak terkontaminasi barang selundupan. Itu yang pertama," jelas Purbaya. Peningkatan pendapatan negara akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan dan program-program kesejahteraan.
Strategi Pemerintah: Pengawasan Ketat dan Pembinaan Berkelanjutan
Pemerintah tidak berniat untuk mematikan industri rokok secara keseluruhan. Sebaliknya, langkah-langkah yang diambil difokuskan pada pengawasan dan pembinaan para pelaku usaha.
1. Pengawasan di Pelabuhan
Peningkatan pengawasan di pelabuhan merupakan langkah krusial untuk mencegah masuknya rokok ilegal. Pemerintah akan memperketat pemeriksaan dan menerapkan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi praktik penyelundupan.
2. Penindakan Terhadap Pusat Produksi Ilegal
Pemerintah akan menindak tegas pusat-pusat produksi rokok ilegal. Penindakan ini akan dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan berbagai instansi terkait.
3. Pengembangan Kawasan Industri Produk Tembakau
Pemerintah berencana mengembangkan kawasan industri produk tembakau. Kawasan ini akan memberikan pembinaan langsung kepada pelaku usaha dalam negeri, termasuk memberikan pendampingan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Pendekatan yang Berimbang: Keadilan Hukum dan Pemberdayaan Usaha
Pemerintah akan berdiskusi dengan para pelaku usaha rokok ilegal. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan dan menentukan pola tarif yang sesuai, serta memberikan pembinaan secara langsung. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud untuk menghancurkan industri rokok, termasuk yang ilegal.
"Di sana kita akan berdiskusi dengan pelaku yang ada. Kita akan definisikan, tentukan pola tarifnya seperti apa bagi mereka dan pembinaannya akan langsung dibina di sana," kata Purbaya. Pemberdayaan usaha ini akan menjadi bagian penting dari upaya menciptakan iklim usaha yang lebih adil.
Setelah pemberdayaan dilakukan, pelaku usaha harus memenuhi kewajiban pajak mereka. Pemerintah akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelaku usaha tidak patuh.
"Tapi setelah diberdayakan, Anda harus membayar pajak. Kalau saya tidak sikat, saya tidak ada ampun," tegas Purbaya. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang mencoba menghindari kewajiban pajak.
Informasi Tambahan:
- 02 Oktober 2025, 15:05: Transfer ke Daerah 2026 Lebih Kecil dari 2025, Purbaya: Banyak Penyelewengan
- 02 Oktober 2025, 11:23: Dukung Penundaan Pajak UMKM di Marketplace, Misbakhun: Ekonomi Belum Pulih
- 02 Oktober 2025, 10:42: Harga Emas Antam Turun Tipis ke Rp2.235.000 per Gram Usai Cetak Rekor Tertinggi
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, meningkatkan pendapatan negara, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Upaya pemberantasan rokok ilegal adalah langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.
(system supported by DigitalSiber.id)
Posting Komentar untuk "Purbaya Tegaskan Pemberantasan Rokok Ilegal: Keadilan Pasar dan Pendapatan Negara"